Header

“Dinamika proses pengajuan Waris di Pengadilan Agama” Dalam rangka Rutinan Kajian hukum Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua

Written by Super User on . Posted in Berita Utama

Written by Super User on . Hits: 4718Posted in Berita Utama

pa.muaradua.go.id - Kamis 22 Agustus 2019 Pengadilan agama mauradua mengadakan kajian tentang Dinamika proses pengajuan Waris di Pengadilan Agama. Peserta dari kajian ini meliputi dari Panitera, Paniter Pengganti, Jurusita Pengganti, Pegawai dan Petugas PTSP.  Waris adalah salah satu perkara yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Landasan yuridis atas wewenang tersebut tercantum dalam pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang juga telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah”.
Pada kesempatan kali ini kepaniteraan pengadilan agama Muaradua dalam kajian hukum rutinan setiap hari kamis, mengkaji tentang prosedur pengajuan perkara waris di pengadilan agama muaradua. Kajian ini diharapkan pegawai dan karyawan yang ada faham dan mengerti tentang apa itu waris dan dinamika proses penyelesaiannya. Panitera pengadilan Agama Muaradua H. Khairuddin, S.Ag., S.H, M.HI pada kesempatan ini meminta kepada YM. Arifin, S.HI, M.H untuk menjadi narasumbernya.
YM. Arifin, S.HI, M.H menjelaskan bahwa membicarakan hukum waris maka tidak bisa terlepas dari 3 (tiga) komponen dasar yang saling mempunyai korelasi yaitu Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Menurutnya Pewaris adaah orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima warisan dari si Pewaris yang sudah meninggal. Sedangkan komponen ke-3 harta waris yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa benda peninggalan, uang, emas dan termasuk hutang piutang. Dan terpenting masalah waris ini Pewaris harus sudah meninggal.
Dalam prosesnya di pengadilan agama masalah waris yang diajukan di pengadilan agama ada 2 macam. Pertama adalah penetapan dimana penetapan ini jika para pihak sama-sama setuju dengan bagian masing-masing dan pengadilan agama hanya menetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Sedangkan kedua adalah gugatan warisan. Gugatan warisan ini diajukan dimana dalam faktanya terdapat salah satu ahli waris ada yang tidak setuju. Sehingga pada titik poinnya yang membedakan gugatan warisan dan pentepan ahli waris adalah adanya sengketa atau tidak.
Sedangkan persyaratan mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama adalah sebagai berikut: surat permohonan rangkap sesuai dengan jumlah para pemohon, fotokopi KTP pemohon dan para pemohon (Nazegelen di kantor pos), fotokopi kartu keluarga pewaris (Nazegelen di kantor pos), fotokopi surat nikah pewaris (Nazegelen di kantor pos), fotokopi surar kematian pewaris dari lurah/kades (Nazegelen di kantor pos), surat keterangan ahli waris / silsilah ahli waris dari desa, dan membayar panjar biaya.

Adapun persyaratan mengajukan gugatan harta waris di pengadilan agama adalah sebagai berikut: surat gugatan rangkap sesuai dengan jumlah para penggugat dan tergugat, fotokopi KTP penggugat (Nazegelen di kantor pos), fotokopi kartu keluarga pewaris (Nazegelen di kantor pos), fotokopi surat nikah pewaris (Nazegelen di kantor pos), fotokopi surar kematian pewaris dari lurah/kades (Nazegelen di kantor pos), surat keterangan ahli waris / silsilah ahli waris dari desa, foto atau fotokopi surat objek yang menjadi sengketa, dan  membayar panjar biaya.
Selain menjelaskan hal tersebut YM. Arifin, S.HI, M.H juga menjelaskan untuk menjaga putusan hakim yang memuat rasa keadilan, maka dalam masalah sengketa waris ada upaya sita guna untuk mengamankan objek yang telah dikuasai oleh pihak tergugat. Sehingga sita ini diajukan oleh penggugat kepada Majelis Hakim guna pihak tergugat tidak menghilangkan atau menjual objek sengketa kepada yang lain.
Terakhir YM. Arifin, S.HI, M.H menekankan bahwa setiap pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Muaradua harus benar-benar tahu dan mengerti proses pengajuan penetapan dan gugatan tentang waris. Supaya mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada para pencari keadilan. Sedangkan panitera Pengadilan Agama Muaradua H. Khairuddin, S.Ag., S.H, M.HI juga menambahkan bahwa kajian pada hari ini menambahkan khazanah baru dan memutar kembali pengetahuan yang lalu. Dan ini akan terus digalakan sebagai upaya pembinaan Panitera pada bawahannya di wilayah tugas kepaniteraan.

Writer Muhammad Liulin Nuha, S.HI
CPNS Mahkamah Agung RI 2018. Analis Perkara Peradilan


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Peta Lokasi Kantor