Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Di Pengadilan Agama Muaradua Berdasarkan Aturan Baru Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Berita Utama
Typography

pa.muaradua.go.id - Penerimaan Negara adalah uang yang masuk pada Kas Negara yang masih bersifat bruto dan belum diperhitungkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan Negara tersebut. Ada tiga sumber penerimaan Negara, yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah (hibah bisa dalam Negeri dan luar Negeri).

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muaradua telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam  peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2008. Akan tetapi guna untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yangh berlaku di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas biaya PNBP melalui peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Sebagai informasi kepada para pencari keadilan Perlu diketahui untuk proses pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Muaradua biaya PNBP nya adalah Rp. 10.000,00. Sehingga jika ada petugas atau orang luar yang meminta diluar biaya yang telah ditetapkan, segera melaporkan dan mengadukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga pelayanan prima Pengadilan Agama bisa terwujudkan sebagai implementasi Akreditasi Penjamin Mutu dan Pengadilan Agama Muaradua sebagai wilayah berintegritas  (Zona Intergritas). Selain dari biaya Akta cerai tersebut, para pencari keadilan yang datang untuk mengurus berbagai macam hal bisa melihat pada table diatas terkait biaya PNBPnya.

PNBP yang ada di pengadilan Agama sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rujukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Barada Dibawahnya;

 

Keputusan Dirjen BADILAG Mahkamah Agung Ri Nomor 2959 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama.

Oleh. Muhammad Liulin Nuha., S.H.I

(Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muaradua)