Panitera Pengadilan Agama Muaradua Ikuti Bimtek Tanda Tangan Elektronik (e-Signature)

Berita Utama
Typography

pa.muaradua.go.id - Mahkamah Agung (MA) RI serta seluruh lembaga peradilan di bawahnya menggunakan tanda tangan elektronik dalam sistem peradilan berbasis e-court atau pengadilan elektronik. Setiap pengadilan hingga ke tingkat kasasi menerapkan tanda tangan elektronik dalam salinan putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019. Panitera Pengadilan Agama Muaradua H.Khairuddin S.Ag.,S.H.,M.H.I akan mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tanda tangan elektronik (e-Signature) pada Salinan Putusan di Aplikasi e-Court tahun 2020. Kegiatan Bimtek yang pesertanya adalah seluruh Panitera Pengadilan, bertempatkan di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, jalan Hayam Wuruk No. 36-37, Taman Sari, Jakarta Pusat.

Sesuai surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Nomor : 10/WK.MA.Y/Und/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang menginformasikan bahwa tahun 2020 akan diterapkan tanda tangan elektronik (e-Signature) pada Salinan Putusan di aplikasi e court sehingga perlu bimtek terkait e-Signature tersebut. Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 22 Februari 2020 (Senin s/d Sabtu) di Hotel Grand Mercure Jakarta dan dibagi 6 (enam) gelombang. Kegiatan ini diikuti oleh 853 Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 3 (tiga) Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara – TUN) seluruh Indonesia.

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (DR. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.) ditandai dengan ketukan palu dengan didampingi Hakim Agung Syamsul Maárif, Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Peradilan Agama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil serta para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI. Mengawali sambutannya Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menjelaskan bahwa era Industry 4.0 ditandai dengan masuknya teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut pada akhirnya merubah berbagai proses bisnis yang selama ini masih berbasis konvensional menjadi berbasis digital.

“Perubahan ini memberikan banyak kemudahan, diantaranya adalah penggunaan sistem elektronik yang meniadakan pertemuan tatap muka dengan para pihak pencari keadilan,” jelasnya. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non yudisial juga menambahkan dengan tidak bertemunya para pihak dalam transaksi elektronik juga dapat meminimalisir resiko penipuan identitas, dimana setiap orang dapat mengaku sebagai orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik serta menjamin keaslian identitas para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Salah satu solusi untuk menjaga identitas terpercaya, integritas, dan nirsangkal dokumen elektronik adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

"Berlakunya Perma 1 Tahun 2019 Pimpinan MA RI berharap seluruh pengadilan segera menerapkan tanda tangan elektronik dalam sistem peradilan berbasis elektronik (e-court)," ujar Wakil Ketua MA Syarifuddin dalam siaran pers, Senin (17/2). Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah tanda tangan yang di dalamnya terdapat informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

H.Khairuddin S.Ag,S.H.,M.H.I akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan rombongan Panitera se-Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Lebih lanjut Panitera juga menyampaikan hari ini ia akan mempersiapkan bahan-bahan sebagaimana yang tertulis dalam surat undangan tersebut.