Rapat Berkala dan Pembinaan Pengadilan Agama Muaradua tanggal 19 September 2019

Berita Utama
Typography

pa.muaradua.go.id - Kamis, 19 September 2019 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Muaradua Ketua Pengadilan Agama Elmishbah Ase, S.H.I, Wakil Ketua Iskandar, S.H.I, Panitera H.Khairuddin S.Ag.,S.H.,M.H.I dan Sekretaris Sutarja, S.Sos yang menjadi pimpinan Rapat Berkala dan Pembinaan Pengadilan Agama Muaradua untuk menjelaskan beberapa hasil Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung RI di Tanjungpandan.

Pada hari kamis seragam kantor Pengadilan Agama Muaradua menggunakan seragam batik. Setelah acara rapat dibuka, penyampaian materi hasil pembinaan dibuka oleh Panitera H.Khairuddin S.Ag,S.H.,M.H.I beliau mengatakan bahwa E-Court sedang berjalan dan E - Litigasi tahun 2020 saat ayam berkokok sudah harus dijalankan.

"Perma No 2 Tahun 2015 terjadi Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung  No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.Nilai gugatan materiil yang dahulu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus jutarupiah) saat ini diubahmenjadi lebih besar menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) Hal ini disesuaikan dengan besaran Kriteria Usaha Kecil yangmaksimal bernilai Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah

2.  Konstruksi hukum utamanya tetap sama yakni Penggugat dan Tergugat harus berdomisili (alamat resmi KTP atau akta pendirian) di daerah hukum Pengadilan yang sama; Akan tetapi Perma yang baru sekarang melonggarkannya yaitu apabila Penggugat sedang tidak  berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat dapat mengajukan gugatannya melalui Kuasa, Kuasa Insidentil, atau wakil institusi;

3. Melalui Perma No. 1 Tahun 2019 sekarang Gugatan Sederhana bisa menggunakan fitur e-filling, e-payment, e-summons dan e-litigation ; Penerimaan Gugatan, Penerimaan Pembayaran, Panggilan/Pemberitahuan, Jawaban, Pembuktian, dan Upaya Hukum;

4. Pasal 17A PERMA No.4 Tahun 2019; Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag)" , ujar Panitera.

Selanjutnya pemaparan dari Pudjoharsoyo yang dijelaskan oleh Sekretaris Sutarja, S.Sos yaitu pentingnya pimpinan pengadilan memahami aspek-aspek kesekretariatan pengadilan disebabkan karena kesekretariatan memberikan kontribusi pada dua hal. “Pertama, kesekretariatan pengadilan mempengaruhi bagaimana kualitas pengadilan dinilai dan kedua, unsur kesekretariatan membentuk ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan,” jelas Sekretaris kepada anggota Rapat. Kualitas pengadilan, lanjutnya, adalah himpunan atau gugusan kualitas aspek-aspek kepaniteraan dan kualitas aspek-aspek kesekretariatan. Ia memberikan contoh dengan mengutip sebuah pernyataan yang tercantum dalam dokumen International Framework for Court Excellence (IFCE).“Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak.

Disinilah kemudian,kita menemukan arti pentingnya pengadilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).Adapun terkait dengan ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa unsur-unsur kompetensi kepemimpinan pengadilan terdiri atas kompetensi atas unsur-unsur kepaniteraan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan kompetensi atas unsur-unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum.Dalam praktek, lanjut Pudjoharsoyo sering ditemukan pimpinan pengadilan yang hanya berpegang pada laporan yang dibuat oleh sekretaris tanpa memiliki pengetahuan yang memadai atas laporan tersebut. Ia mencontohkan dengan sidaknya ke wilayah Jawa Timur yang menemukan banyak rumah dinas hakim yang sudah tidak layak huni dan rusak berat, namun dilaporkan dalam kondisi baik. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan, hanya dijawab dengan mengacu kepada laporan yang dibuat oleh sekretaris.