Pimpinan, Hakim, Panitera dan Panmud Pengadilan Agama Muaradua mengikuti Diskusi Teknis Yustisial Kwartal Pertama

Berita Utama
Typography

pa-muaradua.go.id- Jum’at, 26 April 2019 Pukul 08.30 WIB bertempat di Aula Lantai 4 Pengadilan Tinggi Agama Palembang, kegiatan diskusi teknis Yustisial dilakasanakan. Sesuai Surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor: 1324/dja/OT.01.1/IV/2019 Tanggal 12 April 2019. Diskusi Teknis Yustisial ini dengan topic “Validitas Yuridis Perkara Itsbat Nikah" .
Acara ini di buka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H yang didampingi oleh Wakil Ketua Drs. H. Helmy Thohir, MH,; Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. (Hakim Tinggi Sekaligus Ketua Panitia Penyelenggaraan Diskusi) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

Peserta diskusi terdiri dari Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti PTA Palembang, serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan sumber dana mandiri dari seluruh peserta,  Sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Panitia.


KPTA menyampaikan permasalahan kualias putusan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama, disebabkan oleh kurangnya para hakim mengimplementasikan asas “audi et alteram partem” kurang mengelaborasi dari berbagai sumber hukum, baik yurisprudensi maupun doktrin-doktrin hukum, tidak sekadar mengikuti arus dalil-dalil yang ada dalam posita.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sangat mengapresiasi semangat peserta yang hadir dalam diskusi dan menyampaikan bahwa isi dari surat ditjen badilag yaitu :
-Diskusi Teknis Yustisial dilaksanakan setiap 4 bulan sekali yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember.
-Diskusi melibatkan seluruh Hakim dan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti diwilayah hukumnya masing-masing dibawah koodrisnasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
-Menghimpun semua permasalahan hukum materil dan adminsitrasi yustisial yang terjadi di setiap satuan kerja atau permasalahan aktual yang sedang terjadi untuk menjadi topik diskusi
-Melaporkan hasil diskusi kepada Ditjen Badilag MARI, paling lambat satu minggu setelah diskusi dilkasanakan dalam format Word ke email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
-Laporan hasil diskusi secara garis besar memuat tentang topik diskusi, persoalan yang muncul, kendala dan hambatan serta rekomendasi yang ditawarkan, setelah itu memuat juga nama Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama peserta dikusi dan daftar hadir.