PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Berita Utama
Typography

pa.muaradua.go.id-Rabu 27 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB bertempat di halaman gedung Pengadilan Tinggi Agama Palembang Penyelenggaraan Pencanaganan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, yang dihadiri oleh Forum Forpinda  Sumatera Selatan, yaitu Gubernur Proinsi Sumatera Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, Panglima Kodam II Sriwijaya, Kepala Kepolisian Sumatera Selatan, Ketua Anggota DPR Provinsi Suamtera Selatan. Selain Forum Forpinda juga hadir, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta Pengadilan Militer I-04 Palembang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Kepala Bintaldam II Sriwijaya, UIN Raden Fatah, Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, PERADI, Humas Provinsi Sumatera Selatan dan Kabiro Kesra Sewilayah Provinsi Sumatera Selatan

 Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Zona integritas yang dibangun merupakan komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reforasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan”kata sambutan  Ketua PTA Palembang Drs. H. Endang Ali Ma’sum, SH.,MH 

 

 

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Selatan  H. Herman Deru, S.H., M.M. menyampaikan bahwa,  Pelaksanaan Pencanangan Zona Integirtas  tidak sekedar kegiatan seremonial. Penanda Tanganan Pakta integritas,  hendaknya dipahami sebagai pondasi utama dalam menjalankan kinerja dan tandatangan didalamnya merupakan wujud komiten yang harus diimplementasikan dalam setiap penugasan.

 Dengan pemahaman seperti itu, program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dimaknai bukan hanya untuk mencapai predikat, tetapi lebih jauh dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang optimal. Zona Integritas ini tidak hanya di Pengadilan Tinggi Agama Saja tapi di semua lembaga pemerintahan dengan harapan dapat memberikan pelayan yang terbaik.

Foto bersama Gubernur Sumatera Selatan saat acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM  Pengadilan Tinggi Agama Palembang