Sosialisasi Perma 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Berita Utama
Typography

PA-MUARADUA.GO.ID – Berdasarkan surat tugas No.W6-A10/40/HM.01.1/XI/2018, No.W6-A10/41/HM.01.1/XI/2018, dan No.W6-A10/42/HM.01.1/XI/2018 ditunjuk kepada Elmishbah Ase, S.H.I, H.Khairuddin,S.Ag,S.H.,M.H.I dan Arifin S.H.I,M.H untuk menghadiri acara tersebut. Bertempat di Sintesa Peninsula Hotel Jl. Residen Abdul Rozak No.168, 2 Ilir, Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Bapak DR. H. Amran Suadi, S.H., M.M. didampingi dua Hakim Agung ( Bapak DR. H.A. Mukti Arto, S.H., M.H. dan DR. H. Yasardin, S.H., M.H. ), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Drs. DR. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syari'ah.

Pada saat itu Ketua PTA Palembang memberikan sambutannya, menyampaikan bahwa, acara ini dihadiri dan diikuti 70 peserta yang terdiri dari Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Praktisi Hukum (PERADI, KAI), UIN Raden Fatah, dan Perbankan Syariah ( BNI Syariah, BRI Syari'ah, Bank Sumsel Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri).

Disampaikan juga bahwa Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diresmikan Lima Pengadilan Agama baru dan telah beroperasi bahkan telah mulai melaksanakan sidang.

Kelima Pengadilan Agama tersebut terdiri dari :
1. Pengadilan Agama Prabumulih (pemekaran dari Pengadilan Agama Muara Enim);
2. Pengadilan Agama Banyuasin ( pemekaran dari Pengadilan Agama Sekayu);
3. Pengadilan Agama Pagaralam (pemekaran dari Pengadilan Agama Lahat);
4. Pengadilan Agama Muara dua dan
5. Pengadilan Agama Martapura ( pemekaran dari Pengadilan Agama Baturaja).

Ketua Kamar Agama dalam sambutannya mengatakan bahwa Aparat Peradilan khususnya, juga lembaga terkait untuk mengetahui tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis bagi Hakim baik Hakim di tingkat banding maupun tingkat pertama dalam rangka menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya acara pengalungan tanda peserta dan penyampaian materi. Yang Mulia Bapak Amaran Suadi yang memberikan materi "Pandangan Umum dan Sejarah Lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 antara lain Beliau mengungkapkan bahwa Kewenangan mengadili perkara Ekonomi Syariah bagi jajaran peradilan Agama adalah amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tugas dan fungsi Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Materi kedua tentang "Tata cara Gugatan Sederhana" yang disampaikan oleh Bapak DR. H. A. Mukti Arto, S.H., M.M. dan dilanjutkan materi "Hak Tanggungan dan Fiducia" yang disampaikan oleh Bapak DR. H. Yasardin, S.H., M.H. Kemudian setelah istirahat SIOMA sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab.

Merujuk kepada tulisan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Muaradua Arifin, S.H.i,.M.H yang dimuat dalam www.ptabandarlampung.go.id penyelesaian  gugatan sederhana (small claim court) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan model persidangan dengan acara sederhana yang dikhususkan untuk sengketa keperdataan/ekonomi syariah dengan kualifikasi tertentu yang diharapkan dapat menjembatani penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi yang selama ini menyimpan kelemahannya masing-masing.

Di tengah-tengah perkembangan aktivitas ekonomi berbasis akad syariah baik dalam skala personal maupun institusional,terutama sektor lembaga keuangan mikro syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang diatur dalam Perma 14/2016 a quo selain telah memberikan landasan hukum formal bagi penegakan hukum ekonomi syariah juga sangat urgen dalam kerangka mewujudkan proses litigasi yang sederhana, cepat dan murah sekaligus responsif dan dapat menjadi bagian konstruktif dari geliat pertumbuhan bisnis syariah itu sendiri.

Karakteristik hukum acara penyelesaian gugatan sederhana dalam Perma 2/2015 jo. 14/2016 memiliki persamaan dan perbedaan dengan acara biasa, perbedaan ini satu sisi dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengisi  kekosongan hukum  sebagai respon atas dinamika yang terjadi, namun di sisi lain juga menciptakan norma yang bertentangan dengan norma yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi ini bertujuan agar peserta dapat mengetahui secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Sosialisasi ini diisi dengan membacakan pasal-per pasal secara seksama dari Perma tersebut yang dipandu langsung oleh Hakim Agung MA RI dan dari Ditjen Badilag MARI yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kemudian diakhiri dengan penutupan.

Acara Sosialisasi berlangsung hingga pukul 15.00 melampaui waktu yang dijadwalkan. Dan diakhir acara sosialisasi ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang meminta kepada Ketua Kamar Agama untuk menyampaikan pembinaan khusus kepada warga Pengadilan yang berlangsung hingga pukul 17.00 Wib.
(admin)